Berita Terkini

Berita Lainnya 02 Mei 2019

SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN BIDANG TRANSPORTASI MELALUI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(peserta menyanyikan hymne Perhubungan)

 

Menindaklanjuti surat undangan Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk hadir dalam acara "SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN BIDANG TRANSPORTASI MELALUI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN" Kasubbag TU Balai Pengujian Perkeretaapian, Wardoyo mewakili untuk hadir didampingi dengan staf. Dalam acara tersebut, turut hadir sebagai pembicara yaitu Sekretaris Jenderal Perhubungan, Djoko Sasono, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Hermanta dan Kepala Polisi Resor Metropolitan Bekasi Kota, Kombes Pol Indarto.

 

(Sekjend Perhubungan, Djoko Sasono menjadi pembicara pertama)

 

Dalam paparannya, Sekjend Kementerian Perhubungan menyampaikan mengenai TRANSFORMASI BIROKRASI SAMPAI 2025 di Kementerian Perhubungan. Grand design reformasi birokrasi nasional yaitu Perpres No. 81 tahun 2010, dengan visi Menjadi Pemerintahan Kelas Dunia dimulai dengan:

RULE BASED BUREAUCRACY (Road Map 2010 - 2014)

  • Efektif, efisien dan ekonomis
  • Difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil)
  • Menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik
  • Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi

PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY (Road Map 2015 - 2019)

DYNAMIC GOVERNANCE (Road Map 2020 - 2025)

Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:

  • Tidak ada korupsi;
  • Tidak ada pelanggaran;
  • APBN dan APBD baik;
  • Semua program selesai dengan baik;
  • Semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
  • Komunikasi dengan publik baik;
  • Penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
  • Penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
  • Hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)

 

(tanya jawab dengan Kemenpan RB)

Ada 10 Isu Strategis Birokrasi yang bahas, antara lain Komitmen pimpinan instansi di dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pungli masih lemah, Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) masih lemah, Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan masih rendah, Penerapan e-government belum terintegrasi & Merata, Inefisiensi penggunaan anggaran, Inovasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik belum dilakukan secara merata, Lemahnya penegakkan hukum & tumpang tindih peraturan, Organisasi gemuk, fragmented, tumpang tindih, Rendahnya Kompetensi ASN, mindset & culture set birokrasi yang kurang baik, dan Akuntabilitas Kinerja masih rendah.

 

(Kapolrestro Bekasi Kota memberikan kiat-kiat mendapatkan predikat WBK)

Kombes Pol Indarto menjelaskan kondisi awal Polrestro Bekasi Kota sebelum beliau bertugas, terbagi menjadi 2, kondisi internal dan kondisi eksternal.

KONDISI INTERNAL:

  • KURANGNYA KOMITMEN ANGGOTA.
  • KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA YANG KURANG PROFESIONAL DALAM PEMBERIAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.
  • SARANA PRASARANA PELAYANAN YANG KURANG MEMADAI.

KONDISI EKSTERNAL:

  • ALUR / PROSEDUR PELAYANAN YANG SULIT DIPAHAMI.
  • SULITNYA PERSYARATAN PELAYANAN YANG ADA.
  • INFORMASI BIAYA PELAYANAN YANG KURANG JELAS.
  • WAKTU PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN.
  • PETUGASNYA KURANG RESPONSIF.
  • TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN YANG MEMADAI.
  • MASIH ADANYA PETUGAS YANG MENERIMA UANG / GRATIFIKASI.
  • PETUGAS MEMPERSULIT PELAYANAN.
  • MASIH ADANYA PUNGLI DALAM PELAYANAN.
  • MASIH ADANYA PETUGAS YANG MELAYANI DILUAR PROSEDUR.
  • MASIH ADANYA PRAKTIK PERCALOAN DI PELAYANAN.
  • DISKRIMINASI PELAYANAN YANG DIBERIKAN.
  • TIDAK TERSEDIANYA SARANA PRASARANA PENDUKUNG PELAYANAN.
  • ADUAN PELAYANAN TIDAK JELAS DAN SULIT DIAKSES.

Lalu untuk mengatasi kedua kondisi tersebut, ada tiga langkah yang dilakukan, yaitu:

1. MERUBAH MIND SET

  • pemberdayaan role model (hukum pareto)
  • deklarasi internal zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi
  • pencanangan pin “kami siap wbk”
  • pembuatan lirik lagu “wbk” polrestro bekasi kota
  • apel religi, kamis rohani
  • reward and punishment
  • sosialisasi zi wbk ke polsek jajaran
  • talkshow di radio
  • warung wbk
  • finger print mobile
  • pelatihan service excellent
  • pelatihan hipnosis
  • pelatihan sidik jari

2. PELAYANAN PUBLIK

  • Renovasi halaman parkir sekitar area polrestro bekasi kota
  • Renovasi ruang pelayanan sim, skck dan spkt polres.
  • Revitalisasi polsubsektor mekarsari & pekayon jaya
  • Kongkow bareng polisi
  • Aplikasi e-promoter
  • Pemasangan cctv di area pelayanan
  • Mal pelayanan publik
  • Pelayanan kepolisian 24 jam
  • Mila (minggu berlatih)
  • SKCK online
  • Cashless payment
  • pembuatan ruang tunggu
  • Ruang pelayanan go-green
  • Ruang pemeriksaan serse

3. MANAJEMEN MEDIA

  • Membangun ulang website polrestro bekasi kota
  • Membangun ulang aplikasi sosial media polrestro bekasi kota
  • E-survey

(Kepala OP Tanjung Priok, Capt Hermanta)

Menurut Capt Hermanta, ada 5 strategi pembangunan ZI (Zona Integritas) menuju WBK-WBBM, yaitu:

1. Komitmen Pimpinan, Kemauan & kemampuan Pimpinan dalam bangun Komitmen & ajak seluruh jajaran untuk lakukan Perubahan.

  • - Arahan rutin Pimpinan
  • - Komunikasi antar Bidang
  • - Pimpinan jadi Raw model

2. Perbaharui system Internal, Meningkatkan kualitas pelayanan Publik.

  • - Sarana & Prasarana yg Nyaman
  • - Adanya Tanda2 pelayanan yg Informatif
  • - Keramahan Petugas
  • - Manfaatkan IT & Digitalisasi

3. Hadir Di Publik, Giat Inovasi, dekat dengan masyarakat.

  • - SIM Keliling/Delivery, Pasport Jemput Bola
  • - Aplikasi Digital utk Masyarakat.

4. Sosialisasi Program, Optimalisasi media sosial & lainnya sebagai sarana Komunikasi & Publikasi sehingga Pengguna layanan lebih efektif.
5. Konsistensi, Laksanakan Monitoring & Evaluasi terhadap Pembangunan ZI berjalan secara Berkelanjutan.

MENU ×