Berita Lainnya

Sosialisasi Peraturan Menteri nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Informasi Publik

02 Sepember 2019

Skema Dinamika Kehumasan dan Komunikasi Strategis

PM 63 Tahun 2007
Tata cara Tetap Pelaksanaan (TTP) Komunikasi Publik (Kehumasan) di Lingkungan Dephub, terdiri dari:
Batang Tubuh: 34 Pasal
Lampiran: Tidak Ada

 

PM 38 Tahun 2019
Pengelolaan Komunikasi Publik, terdiri dari: Batang Tubuh: 27 Pasal
Lampiran: 7 Bab
Substansi baru: wewenang dan tanggung jawab pengelola komunikasi publik, tahapan Pengelolaan Komunikasi Publik, Kode Etik Komunikasi Publik, SDM Komunikasi, media baru, dan Sinergitas melalui pola koordinasi (Tim Komunikasi Strategis, Tim Komunikasi Krisis, Strakompublik Kementerian setiap tahun, SOP Pengelolaan Komunikasi Publik, Renstrakompublik per 5 tahunan), integrasi program melalui reviu terhadap usulan program kegiatan komunikasi.

 

Siapakah Pengelola Komunikasi Publik?

  • Unit Kerja Komunikasi Kementerian

  • Unit Kerja Komunikasi Inspektorat Jenderal

  • Unit Kerja Komunikasi Direktorat Jenderal

  • Unit Kerja Komunikasi Badan

  • Unit Kerja Komunikasi UPT

Semua Unit Kerja Komunikasi harus saling berkoordinasi dan mendukung pelaksanaan pengelolaan komunikasi publik yang terintegrasi, optimal, efektif, efisien dan akuntabel. Unit Kerja Komunikasi Kementerian memiliki wewenang sebagai koordinator dan integrator, Unit Kerja Komunikasi Itjen, Ditjen, dan Badan bertanggung jawab atas penyelenggaraan komunikasi publik yang teknis operasional serta keabsahan atau keakuratan dokumen data dukung dan pemutakhirannya. Tugas Koordinator adalah Penyusunan strategi komunikasi kementerian (tiap tahun sebagai rujukan), penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) pengelolaan komunikasi publik Kementerian (KM) dan penyusunan rencana strategis komunikasi publik (5 tahunan). Tugas Unit Kerja Komunikasi Ditjen/Badan yaitu penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) sesuai tugas dan fungsi dan kewenangannya, SOP ditetapkan pimpinan unit organisasi Eselon 1, dan SOP tersebut sebagai acuan SOP Unit Kerja Komunikasi UPT. Tim Komunikasi Strategis dibentuk dan ditetapkan Menteri dengan susunan keanggotaan, tugas dan mekanisme kerja tercantum dalam lampiran pm 38 tahun 2019, melakukan penyusunan rencana strategis komunikasi publik setiap 5 tahun, ditetapkan dengan keputusan menteri, mengacu kepada renstra Kementerian. 

 

jenis kegiatan pengelolaan komunikasi publik: 

A. kegiatan komunikasi internal;

B. kegiatan komunikasi eksternal; dan

C. pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat.

 

Tahapan pengelolaan komunikasi publik:

A. analisis situasi;

B. tujuan dan khalayak sasaran;

C. strategi komunikasi publik;

D. program dan kegiatan komunikasi;

E. implementasi kegiatan komunikasi; dan

F. evaluasi komunikasi.

 

Komunikasi krisis disebabkan oleh peristiwa: bencana transportasi (faktor alam dan/atau non alam) dan/atau yang diperhitungkan dapat berpotensi krisis bagi citra, reputasi, dan kepercayaan publik terhadap kemenhub serta kelangsungan penyelenggaraan transportasi (mismanagement)

 

Tim Komunikasi Krisis

  • Dilaksanakan secara cepat, akurat, serta berkesinambungan untuk memulihkan kepercayaan publik

  • Dibentuk oleh menteri sesuai usulan unit kerja komunikasi kementerian

  • Usulan pembentukan mengacu pada ketentuan dalam lampiran pm 38 tahun 2019

 

 

Mekanisme Pengelolaan Komunikasi Publik

 

 

Tahapan dan Prosedur Pengelolaan Komunikasi Publik

 

1. Menganalisis, Memprediksi, dan Mendeteksi

  • Isu-isu strategis yang berkembang,

  • Potensi krisis,

  • Dampak kebijakan, peristiwa, berita dan informasi yang diperkirakan dapat mengarah pada timbulnya krisis yang berdampak terhadap citra, reputasi, dan kepercayaan publik terhadap institusi Kemenhub dan kelangsungan penyelenggaraan transportasi.

 

2. Monitoring Media dan Analisis Opini Publik

  • Media cetak, media elektronik, media online, media sosial, dan media digital lainnya,

  • Untuk mengidentifikasi potensi krisis sektor transportasi.

 

3. Pelaporan

  • Perkembangan dampak kebijakan, peristiwa, berita dan informasi yang diprediksi memiliki potensi krisis,

  • UPT di lingk Ditjen/Badan melaporkan kepada Unit Kerja Komunikasi Ditjen/Badan,

  • Unit Kerja Komunikasi Ditjen/Badan melaporkan ke Unit Kerja Komunikasi Kementerian.

 

4. Mengelola

  • Isu-isu strategis yang diprediksi memiliki potensi krisis

  • Dilakukan secara cermat melalui: klarifikasi, kontra isu, dll. Agar tidak menjadi krisis

 

5. Menyusun Strategi   Komunikasi  Atau Langkah Lainnya

  • Guna mengantisipasi kemungkinan dan mengatasi terjadinya krisis sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas.

 

Tim Komunikasi Strategis

Tugas

  • Menyusun Renstra Komunikasi Publik Kementerian

  • Membahas masalah komunikasi strategis

  • Menemukan solusi bersama

Mekanisme Kerja

  • Rapat rutin 1x sebulan dan/atau di luar rapat rutin (bila perlu)

  • Evaluasi implementasi strategi komunikasi bulan berjalan dan merencanakan kegiatan komunikasi tematik bulan berikutnya

  • Kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara, dilaporkan dan dilaksanakan masing-masing unit kerja pengelola komunikasi publik



Berita Lainnya