Berita Terkini

Berita Lainnya 02 Desember 2020

Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

zoom

Bekasi -  BPUJI mengikuti undangan rapat melalui daring yang diadakan oleh Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) terkait pelaksanaan reformasi birokrasi area peningkatan kualitas pelayanan publik Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan menggunakan aplikasi/elektronik secara mandiri pada unit kerja pelayanan publik di bawah Kementerian Perhubungan. Terkait pelayanan publik sendiri menurut UU No. 25 tahun 2009 yaitu rangkaian kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada pasal 38 yang berbunyi:

  • ayat 1 Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala
  • ayat 2 Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan

Tujuan diadakannya survey kepuasan masyarakat secara garis besar adalah untuk Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta Mengukur/memetakan budaya anti korupsi. 4 poin sasaran utama yang dituju dari survey ini agar dapat mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan, penyelenggaraan pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyelenggara pelayanan lebih inovatif dan dapat mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam melakukan survey kepuasan masyarakat terdiri dari:

  • Transparan, artinya hasil dari survey kepuasan masyarakat (SKM) harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat
  • Partisipatif, dalam melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) ini harus melibatkan peran serta seluruh masyarakat, agar supaya hasil survei yang sebenar-benarnya didapatkan
  • Akuntabel dan Berkelanjutan, survey kepuasan masyarakat (SKM) dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar, konsisten dan continue/berkelanjutan
  • Keadilan dan Netralitas, artinya adalah menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status dari tingkat ekonomi, budaya, agama, golongan, dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas baik fisik maupun mental
MENU ×