Berita Terkini

Berita Lainnya 18 Juli 2019

Pra-evaluasi Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2019

Pada tanggal 18 Juli 2019 diadakan acara Praevaluasi untuk 51 nominasi yang akan mewakili Kementerian Perhubungan dalam ajang Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 2019, acara dilangsungkan di hotel A-One Jakarta. Dari sekian banyak nominasi yang ada, Balai Pengujian Perkeretaapian mendapat kesempatan menjadi wakil satu-satunya untuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Ini merupakan tantangan besar dan arahan dari Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian, Ir Anwar Taufiek untuk bekerja lebih keras. Makna reformasi birokrasi, Sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan indonesia, Sebuah pertaruhan besar bagi bangsa indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21, Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (overlapping) antarfungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada,  perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa dan Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru. 

Jika Berhasil

  • mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik;

  • meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;

  • meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;

  • meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu);

  • menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif.

 

Jika Gagal

Reformasi birokrasi hanya akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas yang bergerak secara eksponensial di abad ke-21, antipati, trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik (good governance), bahkan menghambat keberhasilan pembangunan nasional.

 

(acara paparan praevaluasi)

 

Komponen Pengungkit  Reformasi Birokrasi (RB) ada 8 Area Perubahan:

Mental Aparatur dan Manajemen Perubahan

  • Penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar,kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan

  • Penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah

  • Integritas aparatur

  • Perubahan mindset dan culturset aparatur

Peraturan Perundang-undangan

  • Keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan

  • Kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik

Organisasi/Kelembagaan

  • Ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/kesinergisan kelembagaan Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/lembaga non struktural

  • Penurunan tumpang tindih tugas dan fungsi antar Kementerian/Lembaga dan antar Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah daerah

  • Sinergisme kelembagaan antara instansi pemerintah pusat dan daerah

Pengawasan

  • Kapasitas APIP

  • Penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis

  • Peningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi

  • Penurunan tingkat penyimpangan oleh aparatur

Sumber Daya Manusia Aparatur

  • Kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatu yang integritas, kompeten dan kompetitif

  • Kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit

  • Penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan

  • Penerapan sistem merit dalam Manajamen SDM aparatur

  • Profesionalisme aparatur

Tatalaksana

  • Penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government

  • Penerapan keterbukaan informasi publik

  • Penerapan manajemen kearsipan yang handal

Akuntabilitas

  • Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi

  • Penerapan sistem manajemen kinerja organisasi

  • Peningkatan Akuntabilitas kinerja organisasi

Pelayanan Publik

  • Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

  • Implementasi sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik.

MENU ×