Berita Terkini

Berita Lainnya 11 Mei 2020

Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H

permenhub

Bekasi - Berdasarkan Permenhub no 25, Tahun 2020, pengendalian transportasi ini berlaku mulai 24 April sampai 30 Mei 2020 (pasal 1 ayat 3) untuk wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), zona merah penyebaran covid-19 dan wilayah aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah PSBB.

Sanksi bagi pelanggar

Transportasi darat sesuai dengan pasal 6 yaitu,

  • 24 april – 7 mei 2020 (Sanksi teguran bersifat persuasive dan pengemudi diminta putar balik arah ke asal perjalanan.)
  • 8 mei – 31 mei 2020 (Sanksi administrative sesuai Undang-Undang dan pengemudi diminta putar balik arah ke asal perjalanan.

Angkutan Kereta Api Penumpang sesuai pasal 12 yaitu,

  • 24 april – 7 mei 2020 (Sanksi administrative sesuai undang-undang)
  • 8 mei – 31 mei 2020 (Sanksi administrative sesuai undang-undang)

Kapal Penumpang Untuk Angkutan Mudik sesuai dengan pasal 13 yaitu,

  • 24 april – 7 mei 2020 (Sanksi peringatan tertulis)
  • 8 mei – 31 mei 2020 (Sanksi administrative tidak diberikan pelayanan pelabuhan dan sanksi administrative pencabutan izin SIUPAL)

Penerbangan di Wilayah PSBB sesuai dengan pasal 19 yaitu,

  • 24 april – 7 mei 2020 (Sanksi administrative pencabutan izin rute penerbangan)
  • 8 mei – 31 mei 2020 (Sanksi administrative pencabutan izin rute penerbangan)

Sarana Transportasi yang dilarang untuk sementara waktu

sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan untuk sarana transportasi yang terdiri dari transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian yang dilarang untuk sementara waktu antara lain:

Transportasi Darat (menurut pasal 3)

  • Kendaran bermotor umum (mobil bus dan mobil penumpang)
  • Kendaraan bermotor perseorangan (mobil penumpang, mobil bus, sepeda motor)
  • Kapal angkutan penyeberangan
  • Kapal angkutan sungai dan danau

Pengecualian (pasal 5, ayat 1)

  • Kendaraan pimpinan Lembaga Tinggi Negara
  • Kendaraan Dinas Operasional berplat Dinas
  • Kendaraan Dinas Tentara Negara Indonesia
  • Kendaraan dinas Kepolisian Republik Indonesia
  • Kendaraan Dinas Operasional Petugas Jalan Tol
  • Kendaraan Pemadam Kebakaran, Ambulans dan Mobil Jenazah
  • Kendaraan Pengangkut Petugas Operasional Pemerintah dan Petugas Penanganan Pencegahan Penyebaran Covid-19
  • Angkutan barang / logistic

Transportasi Perkeretaapian (menurut pasal 8)

  • Perjalanan Kereta Api Antarkota dan Perkotaan

Pengecualian (pasal 9, ayat 2)

  • Kereta Api Antarkota untuk angkutan barang

Transportasi Udara (menurut pasal 19)

  • Penerbangan domestic maupun luar negeri di wilayah PSBB dan Zona Merah Penyebaran Covid-19

Pengecualian (pasal 20, ayat 1)

  • Penerbangan untuk pimpinan Lembaga Tinggi Negara
  • Penerbangan untuk operasional kedutaan besar, konsulat jenderal dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional di Indonesia
  • Penerbangan untuk operasional penerbangan khusus repatriasi yang melakukan pemulangan Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing
  • Penerbangan untuk operasional penegakan hukum, ketertiban dan pelayanan darurat
  • Penerbangan untuk operasional angkutan kargo
  • Penerbangan untuk operasional lainnya berdasarkan izin Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Transportasi Laut (menurut pasal 13, ayat 2)

  • Kapal penumpang yang melayani penumpang untuk pelayaran mudik dalam satu wilayah provinsi, kabupaten, atau kecamatan yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar
  • Pelayaran antarprovinsi, kabupaten, atau kecamatan dengan ketentuan pelabuhan asal, singgah atau tujuan merupakan wilayah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar

Pengecualian (pasal 14)

  • Kapal penumpang yang melayani pemulangan tenaga kerja Indonesia, pekerja migran Indonesia dan WNI dari pelabuhan Negara perbatasan
  • Kapal penumpang yang melayani pemulangan anak buah kapal WNI yang bekerja di kapal perusahaan asing
  • Kapal penumpang yang melayani transportasi rutin nonmudik untuk pelayaran lokasi terbatas dalam satu aglomerasi wilayah yang tidak dalam pembatasan sosial berskala besar atau berada dalamz ona merah penyebaran covid-19
  • Kapal penumpang yang melayani transportasi antarpulau khusus bagi TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara dan tenaga medis yang sedang melaksanakan tugas
  • Kapal penumpang dapat diizinkan beroperasi untuk mengangkut barang logistic, obat-obatan dan peralatan medis.

Dan perlu diketahui untuk masyarakat bahwa penyelenggara sarana transportasi wajib mengembalikan biaya tiket secara penuh (100%) kepada calon penumpang.

#TidakMudik #TidakPiknik #SilaturahmiTetapAsyik

MENU ×