Berita Terkini

Berita Lainnya 14 Mei 2019

MENGENAL LEBIH DEKAT ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

HAKIKAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WBK/WBBM

 

  • Memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut

  • Mengelola sumber daya yang cukup besar

  • Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik

  • Membangun PERCONTOHAN pada tingkat unit kerja pada instansi Pemerintah sebagai unit menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

  • Merupakan MINIATUR implementasi reformasi Birokrasi di unit kerja

  • Mengembangkan BUDAYA KERJA birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas

 

REFORMASI BIROKRASI: PENGUATAN PENGAWASAN

 

  1. Manajemen Perubahan: Biro KIP (5)
  2. Penguatan Pengawasan ITJEN (12)
  3. Akuntabilitas: Biro Perencanaan (6)
  4. Kelembagaan: Biro Kepegawaian & Organisasi (15)
  5. Tata Laksana: Pustikom & Biro Kepegawaian & Organisasi (5)
  6. Manajemen SDM ASN: Biro Kepegawaian & Organisasi (15)
  7. Peraturan Perundangan: Biro Hukum (5)
  8. Pelayanan Publik: PPTB (6)

 

DEFINISI

 

ZONA INTEGRITAS

Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

 

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

 

MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (menuju WBBM)

Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

 

DASAR HUKUM ZONA INTEGRITAS

  • Permen PANRB 20 / 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan ZI menuju wilayah bebas dari korupsi

  • Permen PANRB 60 / 2012 tentang pedoman pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan K/L dan Pemda

  • Permen PANRB 52 / 2014 tentang pedoman pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah

 

SYARAT PENGAJUAN PREDIKAT WBK/WBBM

 

 

 

MILESTONE MENUJU PREDIKAT WBK/WBBM

 

  • Pencanangan (komitmen)

Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh atau sebagian besar pegawai, pernyataan komitmen telah siap membangun zona integritas

  • Pembangunan

Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM, membangun unit kerja menuju WBK/WBBM

  • Pengusulan

Penilaian mandiri oleh tim penilai internal (TPI), TPI melaporkan kepada pimpinan instansi, pengusulan ke kemenpan RB

  • Reviu TPN

Verifikasi lapangan, survey BPS

  • Pentapan WBK/WBBM

Hari peringatan anti korupsi sedunia (9 Desember)

 

5 LANGKAH MEMBANGUN ZI

 

MENU ×