Berita Lainnya

Keterbukaan Informasi Publik Zaman Now

19 Juli 2019

 

3 (tiga) orang pegawai Balai Pengujian Perkeretaapian dikirim untuk menghadiri acara forum PPID yang digagas oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, berlangsung di hotel Arya Duta Bali. Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU KIP: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan organisasinon pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Manfaat UU KIP antara lain, Transparansi dan akuntabilitas Badan Publik, Akselerasi pemberantasan KKN, Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan Optimalisasi perlindungan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik. Tujuan keterbukaan informasi publik ada 3 (tiga) yaitu: Akuntabilitas (Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang baik), Partisipasi (Mendorong peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik) dan Transparansi (Pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yang menghasilkan layanan informasi yang berkualitas Badan Publik).

 

 

(timeline keterbukaan informasi publik)

Inofrmasi yang tidak untuk publik:

  • informasi yang dapat membahayakan negara,

  • informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat,

  • informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi

  • informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;

Informasi publik melawan HOAX:

  • Melakukan verifikasi Bahan Informasi dan dokumentasi publik;

  • Menyimpan,mendokumentasikan,menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi Kepada publik;

  • Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

  • Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

  • Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan dokumentasi dariPPID Pembantu;

  • Melakukan uji konsekuensi atas Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;

 

(pegawai balai pengujian perkeretaapian di acara PPID)

 

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:

  • Disediakan/diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu setidaknya setiap 6 bulan sekali;

  • Penyebarluasan informasi disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami, Mencakup (informasi berkaitan dengan Badan Publik (profil, kedudukan, kepengurusan, maksud & tujuan didirikannya badan publik, informasi kegiatan dan kinerja Badan Publik, informasi ttg laporan keuangan, informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan)

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta:

  • Wajib diumumkan tanpa penundaan;

  • Menyangkut ancaman terhadap hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; Informasi aktif. Artinya informasi yang wajib diumumkan seketika terjadinya keadaan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;

Informasi yang wajib tersedia setiap saat:

  • Informasi Pasif. Artinya, untuk memperolehnya harus dilakukan dengan mengajukan permintaan;

  • Wajib dan rutin disediakan badan publik;

  • Informasi yang wajib tersedia setiap saat mencakup (Daftar seluruh informasi dalam penguasaan Perguruan Tinggi,Keputusan Perguruan Tinggi dan pertimbangannya, Kebijakan Perguruan Tinggi dan dokumen pendukungnya, Rencana proyek dan anggaran tahunannya, Perjanjian Perguruan Tinggi dengan pihak ketiga, Informasi dalam pertemuan yang bersifat terbuka untuk umum, Prosedur kerja yang berkaitan dengan layanan publik, Laporan layanan akses informasi, Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka untuk diakses publik berdasar putusan Sengketa Informasi Publik.)

 

(launching aplikasi mobile PPID)

 

CONTOH KASUS
• Seorang Pemohon informasi memohon informasi tentang Rincian daftar penerima bantuan sosial bagi para Transmigran di Kalimantan Utara tahun 2013 dan 2014.
• Pertanyaan: Apakah Informasi tersebut dikecualikan?

Susanto adalah Pemohon informasi yang mengatasnamakan 12 peserta seleksi CPNS di salah satu Kementerian pada tahun 2011 lalu. Ada 235 posisi yang disediakan untuk menempati seluruh formasi yang ada. Terdata 9318 orang yang lulus seleksi administratif sehingga berhak mengikuti tes potensi akademik (hanya ada 2 tahapan seleksi, yaitu administratif dan potensi akademik. Pada bulan Desember 2011, Kementerian X mengumumkan 235 peserta yang lulus dan berhak menempati formasi yang disediakan. Susanto bersama 11 orang lainnya keberatan terhadap keputusan tersebut karena menduga ada permainan di dalam proses seleksi karena malam hari sebelum jadwal pengumuman yang sesuai dengan agenda awal, mereka melihat nama mereka dinyatakan lulus di website resmi Kementerian X. Akan tetapi, pengumuman di media massa keesokan harinya tidak memuat nama mereka. Melihat ada perbedaan tersebut, mereka meminta informasi Lembar Jawaban Komputer seluruh peserta seleksi yang telah dinilai beserta kunci jawaban yang resmi dari Kementerian X Djoko Yudhoyono adalah salah satu PNS di satu instansi pemerintah X, setiap tahun di intansi tersebut dilakuan evaluasi berkala dan setiap 4 tahun sekali diumumkan siapa saja yang dapat di promosikan jabatan, pada suatu waktu tibalah waktu pengumuman siapa saja yang mendapat promosi jabatan, salah satu indikator penilaian yang mendapat promosi jabatan adalah ketepatan jam kerja, penilaian kedisiplinan pegawai, dan prestasi kerja. karena Djoko Ydhoyono pada saat itu tidak mendapat promosi jabatan maka dia protes kepada pimpinanya namun tidak mendapat tanggapan yang memuaskan, menurut djoko pegawai yang mendapat promosi jabatan telah melakukan suap kepada pimpinannya.



Berita Lainnya