Berita Lainnya

Keterbukaan Informasi di Era Industri 4.0

18 Sepember 2019

Di era industri 4.0 (four point zero) dimana keterbukaan informasi publik merupakan suatu keharusan, kebebasan dalam mengakses informasi merupakan hak seluruh lapisan masyarakat, informasi publik harus disajikan secara cepat, tepat dan luas sehingga informasi tersebut bisa tersampaikan kepada masyarakat secara utuh. Keterbukaan informasi menciptakan transparansi dalam hal tata kelola pemerintahan yg baik (good governance), dengan pelayanan informasi publik berbasis online juga penyajian data dan informasi secara digital mampu meningkatkan kepercayaan (trust) publik terhadap pemerintah. Lalu mengapa sebuah informasi harus terbuka? Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut perubahan prilaku manusia dari tertutup, menjadi terbuka. Indonesia yang merupakan salah satu inisiator OGP (Open Government Partnership) sejalan dengan konsep negara demokrasi di dunia, salah satu syaratnya adanya keterbukaan informasi dan tertuang dalam amanah UUD 45 pasal 28 F dan amanah UU No.14 tahun 2008 tentang KIP. Elemen penting dalam Pemerintahan yang baik adanya keterbukaan karena merupakan  hak asasi setiap warga negara untuk mendapatkan informasi. Sejarah pergerakan keterbukaan informasi bisa dilihat dari tuntutan atau agenda Reformasi yang terjadi pada tahun 1998. 

 

Dasar Hukum Keterbukaan:

  • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

  • UUD 1945 Pasal 28 F.

  • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.

  • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

  • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

  • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

  • Keputusan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (terbit 12 Oktober 2018).

  • Permen PAN dan Birokrasi Reformasi No. 5 tahun 2018 ttg Pedoman Evaluasi Sistem SPBE.

 

Asas Pengecualian dalam UU KIP

Pasal 2 UU KIP:

(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. 

(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

(4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang­Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya 

 

Jenis Pengecualian Dalam UU KIP:

Pasal 6 UU KIP:Pasal 6 UU KIP:

 

(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.

 

(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.

 

(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

  • a. informasi yang dapat membahayakan negara; 

  • b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; 

  • c. informasi yang berkaitan dengan hak­hak pribadi; 

  • d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau 

  • e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. 

 

KELOMPOK INFORMASI YANG DIKECUALIKAN:

KERAHASIAAN NEGARA
Pasal 17 a,c,d,e,f, i

  • a.Penegakan Hukum

  • c.Pertahanan dan Keamanan

  • d.Kekayaan alam Indonesia

  • e.Ketahanan ekonomi nasional

  • f.Hubungan internasional

  • i.Surat-surat badan publik yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan.

 

KERAHASIAAN UNTUK PERSAINGAN UASAHA YANG SEHAT
Pasal 17 b

  • b.Perlindungan Persaiangan usaha yang sehat dan Perlindungan atas Kekayaan intelektual

 

KERAHASIAAN ATAS HAK PRIBADI
Pasal 17 g, h

  • g.Akta Otentik dan Wasiat Seseorang

  • h.Informasi Pribadi (finansial, kapabilitas, riwayat hidup, kondisi fisik dan psikologis)



Berita Lainnya